Dampak Jika Kontrak PT Freeport Tidak Diperpanjang

By Categories : informasi

Sidang MKD yang masih berlangsung beberapa hari ini telah mengungkap beberapa fakta baru. Seperti yang diungkapkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, jika kontrak karya Freeport tidak diperpanjang maka akan muncul masalah besar. Kontrak Freeport akan habis sampai 2021.

“Dampaknya sangat besar”, kata Presdir PT Freeport saat menjadi saksi di Majelis Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen (3/12/2015).

PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia

Pada kesempatan tersebut Maroef hadir sebagai saksi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR seperti yang diadukan oleh Menteri Energi dan SumberDaya Manusia, Sudirman Said. Ketika salah satu anggota MKD menanyakan tentang seberapa besar resiko atau dampak terhadap masyarakat Papua dan Freeport sendiri jika kontrak tidak diperpanjang.

Nasib Kontrak Freeport

Maroef mengatakan jika Freeport bukan hanya soal bisnis, tetapi terdapat aspek sosial. Kontrak Freepot terkain dengan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan masyarakat Papua. Selain itu, jika operasional Freeport  tidak diperpanjang maka pemerintah harus terus merawat wilayah tambang. Karena jika tidak dirawat maka akan berdampak terhadap lingkungan.

Selain itu, Maroef menambahkan jika ada masalah lain yang akan muncul, yaitu dari sisi keamanan. Masalah tersebut berupa konflik yang terjadi jika Freeport tidak lagi beroperasi di Indonesia. Mantan Wakil Kepala BIN itu menyebutkan, terdapat tujuh suku besar di Papua yang menguasai wilayah Tembagapura hingga bawah. Jika dihentikan pasti akan ada konfilk untuk memperebutkan wilayah tersebut.

Ketika anggota MKD bertanya tentang dampak Freeport jika diperpanjang, Maroef mengatakan, jika hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat bisa terganggu.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika PT Freeport tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Luhut beralasan, hal itu dapat terjadi jika PT Freport tidak mampu memenuhi syarat yang diberikan oleh pemerintah.

Luhut menambahkan jika selama ini PT Freeport belum memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah, yaitu membuat smelter. Selain itu PT Freeport juga harus memperbarui royalti dengan Indonesia dan pembangunan Papua.